Masyarakat meminta pemerintah mengendalikan harga komoditas

JAKARTA - Pengendalian harga bahan pokok merupakan masalah utama yang ingin dipecahkan oleh para pemimpin nasional dalam lima tahun ke depan. Tekanan tersebut tercermin dari hasil Survei Indikator Politik Indonesia Juni 2022. “Masalah yang perlu diselesaikan adalah pengendalian harga bahan pokok,” kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam presentasi daringnya, Senin (11/7/2022).
Burhanuddin mengatakan, dalam jajak pendapatnya ini Saat ini, ditemukan adanya pergeseran tuntutan tekanan masyarakat terhadap permasalahan bangsa. Saat ini, kata dia, semuanya berkaitan dengan aspek pengendalian ekonomi.
'Ini berbeda dengan wawasan kita dari 2020 hingga awal 2021. Masalah yang harus diselesaikan para pemimpin saat itu adalah Covid. Sekarang, pertama, kedua, ketiga, ini semua tentang ekonomi,' katanya.
Dalam survei indikator Juni 2022 kemarin, ada beberapa isu mendesak yang harus diselesaikan, antara lain pengendalian harga kebutuhan pokok (43%), penciptaan lapangan kerja/pengurangan pengangguran (15%), pengurangan kemiskinan (9,3%) )
Selanjutnya memerangi korupsi (6,7%), mendorong pertumbuhan UMKM (3,7%), keamanan/ketertiban (3,7%), memajukan sektor pertanian (3%), meningkatkan kualitas pendidikan ( 1,8%), mengurangi impor barang dan tenaga kerja (1,5%), pemerataan pendapatan (1,3%) dan penanganan wabah virus Covid-19 (1 Januari ,2%).
Jajak pendapat ini dilakukan kemarin , 16-24 Juni 2022. Wawancara dengan responden dilakukan secara tatap muka. Target audiens survei ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah pada saat survei dilakukan dengan sampel dasar 1.200 orang. Pengambilan sampel dengan prosedur pengambilan sampel multi-tahap. Margin of error untuk survei ini diperkirakan ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Komentar
Posting Komentar